Mataram, Suarasamawa.com– Sebuah langkah strategis dalam penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapatkan sorotan. Kegiatan silaturahmi antara Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.Ap., M.M.Inov, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berlangsung hangat di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jum’at (10/04/2026).
Pertemuan ini fokus membahas percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB yang dinilai krusial bagi masa depan pembangunan daerah.
Hadir dalam forum tersebut, selain Menteri ATR/BPN dan Ketua DPRD Sumbawa, juga tampak sejumlah unsur pemerintah daerah provinsi, perwakilan kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait seperti akademisi, perencana daerah, dan praktisi tata ruang. Suasana ruang rapat yang representatif itu dipadati oleh peserta yang antusias menyambut agenda strategis ini.
Nanang Nasiruddin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa, menyampaikan bahwa percepatan revisi RTRW NTB bukan sekadar dokumen teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika pembangunan yang kian kompleks. Menurutnya, dokumen RTRW yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk potensi investasi besar di NTB seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), pariwisata super prioritas, serta ketahanan pangan dan energi.
“Melalui forum ini, kami berharap koordinasi yang baik terus terjalin sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Nanang.
Politisi yang dikenal dekat dengan konstituennya ini menambahkan bahwa sinergi antara DPRD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat menjadi kunci utama. “Kami di DPRD Sumbawa berkepentingan agar revisi RTRW ini mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah NTB, termasuk Sumbawa yang memiliki potensi besar namun juga tantangan tata ruang yang unik,” imbuhnya.
Nanang Nasiruddin menekankan bahwa momentum silaturahmi ini tidak boleh berhenti pada pertemuan semata. “Kami akan terus mengawal proses revisi RTRW ini bersama DPRD Provinsi NTB dan pemerintah daerah lainnya. Penataan ruang yang terarah, terencana, dan berkelanjutan adalah fondasi bagi kesejahteraan rakyat NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa,” tuturnya.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, S.S., M.Si., menegaskan bahwa pemerintah pusat terbuka terhadap masukan dari daerah. Menurutnya RTRW yang baik adalah yang lahir dari proses partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Percepatan revisi ini, kata Menteri, akan difokuskan pada harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pemanfaatan ruang yang berkeadilan.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis, di antaranya pembentukan tim percepatan revisi yang terdiri atas unsur kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota, serta komitmen untuk menyelesaikan kajian lingkungan strategis (KLHS) dalam waktu empat bulan ke depan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pemanfaatan ruang di NTB, sekaligus mencegah konflik tata ruang yang kerap terjadi akibat tumpang tindih kebijakan.
Para pemangku kepentingan yang hadir pun menyambut positif pembahasan ini. Mereka berharap revisi RTRW dapat segera rampung sebelum akhir tahun anggaran 2026, sehingga berbagai proyek pembangunan yang tertunda akibat ketidakpastian tata ruang bisa segera direalisasikan. Dengan sinergi yang kuat antara DPRD Sumbawa, pemerintah pusat, dan seluruh elemen daerah, optimisme mewujudkan NTB yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan semakin terbuka lebar.(San)
Komentar