Sumbawa-Besar, Suarasamawa.com– Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatatkan kinerja keuangan yang impresif sepanjang 2025. Realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target, menembus Rp2,37 triliun atau 101,30 persen dari yang direncanakan. Namun capaian positif ini tidak membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terlena. Sejumlah catatan kritis justru dilontarkan, terutama menyangkut infrastruktur jalan dan pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar baru-baru ini berlangsung serius. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, hadir langsung mendengarkan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) sekaligus penetapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wakil Bupati Haji Ansori mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD. “Capaian ini merupakan hasil sinergitas yang baik. Kami sadar masih banyak kekurangan, tetapi realisasi pendapatan yang melampaui target menjadi modal penting untuk membangun Sumbawa lebih baik ke depan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa eksekutif akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius. “Kami terbuka terhadap kritik. Rekomendasi ini akan menjadi peta jalan perbaikan kinerja pemerintahan,” tambah politisi Gerindra Sumbawa tersebut.
Kinerja Keuangan yang Berkilau
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, pendapatan daerah terealisasi 101,30 persen atau setara Rp2,37 triliun. Sementara belanja daerah terserap 92,93 persen atau Rp2,25 triliun. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp93,48 miliar dengan pengeluaran pembiayaan Rp8,00 miliar, sehingga menghasilkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp202,25 miliar.
Pada APBD Perubahan 2025, pendapatan sempat turun Rp101,58 miliar (4,14 persen) dari Rp2,456 triliun menjadi Rp2,354 triliun. Namun menariknya, belanja daerah justru meningkat Rp9,40 miliar (4,06 persen). Lonjakan signifikan terjadi pada penerimaan pembiayaan dan SiLPA, dari hanya Rp5 miliar menjadi Rp93,48 miliar.
Sorotan Tajam dari Pansus DPRD
Juru bicara Pansus DPRD, H. Zainuddin Sirat, menyampaikan sejumlah catatan strategis yang patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan 2025 merupakan tahun transisi sekaligus fondasi awal kepemimpinan Jarot–Ansori. Secara umum kinerja APBD 2025 dinilai cukup efektif, namun masih ada ruang perbaikan yang besar.
“Kami mengapresiasi capaian pendapatan yang melampaui target. Tapi jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka-angka besar tanpa merasakan dampaknya di jalan-jalan yang masih berlubang dan layanan kesehatan yang masih antre panjang,” tegas Zainuddin.
Ia menyoroti bahwa infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama masyarakat. “Kami mendorong pemerintah daerah melakukan rekonstruksi bertahap, percepatan pemeliharaan di awal tahun, serta memprioritaskan ruas-ruas strategis yang rusak parah. Sistem swakelola juga harus dievaluasi karena seringkali hasilnya tidak maksimal,” jelasnya.
Enam Rekomendasi Strategis
DPRD Kabupaten Sumbawa akhirnya menetapkan enam rekomendasi utama. Pertama, penguatan perencanaan berbasis data. Bapperida didorong memastikan seluruh program OPD selaras dengan RPJMD dan berdampak nyata.
Kedua, penentuan skala prioritas pembangunan yang lebih matang, transparan, dan partisipatif. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui rekonstruksi bertahap dan alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai.
Keempat, peningkatan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dengan percepatan pembangunan RSUD baru serta penguatan manajemen tenaga kesehatan. Di sektor ketenagakerjaan, pelatihan berbasis industri dan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi perhatian.
Kelima, penguatan program lingkungan hidup, penataan bantaran sungai, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana. Keenam, penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Zainuddin menambahkan, “Kami tidak hanya memberikan catatan, tetapi juga solusi. Rekomendasi ini sudah kami rumuskan dengan matang. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menjalankannya dengan sungguh-sungguh.”
Rapat paripurna ditutup dengan penetapan keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025. Seluruh catatan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. Masyarakat Sumbawa kini menanti realisasi dari janji-janji perbaikan tersebut. (San)
Komentar