Sumbawa-Besar,Suarasamawa.com – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.Ap., MM.Inov, memimpin langsung kunjungan kerja Komisi I DPRD Sumbawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, Rabu (11/03/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus membedah secara mendalam peran vital pendamping Desa Berdaya dalam memajukan wilayah pedesaan di Kabupaten Sumbawa.
Dalam keterangan persnya, Kamis (12/03/2026), politisi yang akrab disapa Dea Busing Kalanis ini menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menggali informasi terkait mekanisme seleksi dan evaluasi kinerja para pendamping desa. Menurutnya, pembahasan mengenai sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat desa menjadi prioritas utama agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Kami membahas berbagai poin krusial, mulai dari sistem rekrutmen hingga bagaimana evaluasi dilakukan terhadap mereka yang mendampingi pemerintah desa dalam mengeksekusi program pembangunan. Tidak boleh ada kompromi dalam hal kualitas pendamping, karena merekalah ujung tombak pemberdayaan masyarakat,” ujar Nanang.
Legislator yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Sumbawa ini menegaskan bahwa posisi pendamping desa bukan sekadar jabatan administratif biasa. Lebih dari itu, pendamping desa merupakan pilar utama dalam peningkatan kapasitas aparatur desa. Mereka dituntut mampu membimbing perangkat desa dalam pengelolaan program yang akuntabel, mendorong kemandirian desa melalui inovasi pemberdayaan, serta memastikan setiap langkah di lapangan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pendamping desa harus menjadi agen perubahan. Mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga membimbing agar aparatur desa bisa mengelola dana desa secara transparan dan program-program pemberdayaan berjalan berkelanjutan. Ini penting agar desa tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat atau daerah,” tegasnya.
Nanang menambahkan, kunjungan ke DPMPD-Dukcapil Provinsi NTB juga menjadi momentum untuk menyelaraskan visi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan yang justru menghambat kemajuan desa. Pihaknya juga menerima sejumlah masukan dari provinsi terkait indikator penilaian kinerja pendamping yang lebih terukur.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan di desa memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB harus segera diimplementasikan. Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang lebih sejahtera dan NTB yang maju,” pungkas Nanang.
Sementara itu, Kepala DPMPD-Dukcapil Provinsi NTB menyambut baik inisiatif DPRD Sumbawa. Pihaknya memaparkan sejumlah data terkini terkait sebaran pendamping desa di Pulau Sumbawa serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Diskusi berlangsung dinamis dengan saling bertukar pandangan mengenai solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas pendampingan.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada pembangunan desa, sekaligus memastikan para pendamping desa benar-benar bekerja profesional demi kemajuan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.(San)
Komentar