Sumbawa-Besar,Suarasamawa.com– Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan Tahun 2026 di Aula H. Hurliah Kantor Bappeda Sumbawa, Kamis (05/03/2026). Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot MP, ini menjadi momentum penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang tangguh terhadap potensi bencana.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Bumi Samawa itu menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus mengintegrasikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara menyeluruh. Menurutnya, dampak bencana tidak sekadar merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan yang kita lakukan harus produktif, namun juga aman dan tangguh terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi,” tegas bupati yang akrab disapa Jarot itu.
Dijelaskannya, rancangan awal tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2027 telah dirumuskan, yaitu “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintahan Berkinerja, dan Peningkatan Produktivitas.” Tema ini, lanjut Jarot, mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana.
Untuk mewujudkan visi tersebut, bupati menekankan sejumlah langkah strategis yang harus dijalankan seluruh perangkat daerah. Pertama, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengintegrasikan mitigasi risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua, program kebencanaan harus didasarkan pada data risiko yang valid dan mutakhir. Ketiga, penguatan koordinasi kelembagaan menjadi kunci agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Keempat, pemberdayaan masyarakat harus menjadi strategi utama dalam membangun ketangguhan daerah.
Lebih lanjut, Bupati Jarot mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh OPD memiliki peran strategis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab dalam pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur mitigasi. Dinas Pertanian berperan dalam adaptasi terhadap kekeringan, Dinas Sosial dalam perlindungan kelompok rentan, serta Dinas Kesehatan dalam kesiapsiagaan layanan darurat.
“Kita harus beralih dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan berbasis risiko. Setiap program pembangunan harus mempertimbangkan peta rawan bencana, dan setiap kebijakan harus diuji dari sisi ketahanan,” ujarnya di hadapan para peserta musrenbang.
Melalui Musrenbang Tematik Kebencanaan ini, pemerintah daerah menargetkan lahirnya sejumlah output penting. Antara lain, daftar prioritas program pengurangan risiko bencana yang terukur dan realistis, rekomendasi kebijakan yang selaras dengan kemampuan fiskal daerah, serta komitmen lintas sektor untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang tangguh bencana.
Bupati Jarot berharap forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. “Dengan sinergi yang kuat, kita pastikan pembangunan di Sumbawa berjalan aman, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(San)
Komentar