Jakarta,Suarasamawa.com– Presiden RI Prabowo Subianto kembali menempatkan figur berlatar belakang militer dan akademisi di posisi strategis pemerintahan. Kali ini, pensiunan jenderal bintang dua yang juga seorang dokter spesialis jantung, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP (K), resmi dilantik sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masa bakti 2026–2031.
Pelantikan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Jumat (20/2/2026) itu, dipimpin langsung oleh Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar. Prosesi ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan. Prihati resmi menggantikan Ali Ghufron Mukti yang telah menyelesaikan masa tugasnya.
“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini,” ujar Prihati usai pelantikan, mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan.
Dari Kopassus hingga RSPAD
Nama Prihati Pujowaskito bukanlah sosok asing di dunia kesehatan dan pertahanan. Pria kelahiran 1968 ini menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai perwira kesehatan dengan pengalaman lengkap, mulai dari medan tempur hingga manajemen rumah sakit terbesar di Asia Tenggara.
Karier militernya terbilang mentereng. Ia tercatat pernah bertugas sebagai Dokter Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada periode 1990–2000, sebuah posisi yang membentuk reputasinya sebagai sosok yang tenang namun tegas. Ia kemudian mengasah keahliannya sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah, menjabat sebagai Kepala Departemen Jantung (2018–2021) hingga Direktur Pengawasan Medik di RSPAD Gatot Soebroto (2021–2022) .
Tak hanya di ranah militer, kapasitas akademiknya juga diakui. Pada tahun 2023 hingga awal 2025, ia dipercaya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan) RI . Dengan segudang pengalaman itu, ia diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Harapan Ketegasan di Tengah Tantangan Defisit
Penunjukan pria yang juga menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur ini langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai latar belakang militer Prihati bisa menjadi nilai tambah, terutama dalam hal ketegasan memberantas kecurangan (fraud) dan membangun komunikasi lintas sektor.
“Tugas Pak Dirut Prihati untuk membangun kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemensos, dan fasilitas kesehatan. Dengan latar belakang militer, tentunya punya nilai tambah tentang ketegasan dalam menjalankan regulasi,” ujar Timboel kepada Media Indonesia .
Prihati sendiri sadar betul akan besarnya tanggung jawab ini. Ia mewarisi kepemimpinan atas lembaga yang menaungi klaim kesehatan sekitar 283 juta jiwa dan bekerja sama dengan lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan serta 3.000 rumah sakit di seluruh Indonesia.
“Tentunya kepada direksi dan dewan pengawas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, kami akan melanjutkan yang baik-baik,” tegas Prihati. Ia berkomitmen untuk memperkuat tata kelola program JKN agar lebih inklusif, berkelanjutan, serta memastikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar