Mataram, Suarasamawa.com– Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025. Acara berlangsung di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (25/05/2026).
Turut mendampingi Wabup Ansori dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov.; Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev.; serta Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E.
Bukan Sekadar Opini, Tapi Peringatan Dini
Dalam sambutannya, Dr. Suparwadi menjelaskan bahwa LHP yang diserahkan terdiri dari dua buku. Buku I memuat opini atas laporan keuangan, sementara Buku II memuat hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Opini WTP adalah pernyataan profesional kami mengenai kewajaran laporan keuangan. Namun, perlu digarisbawahi, ini bukan jaminan tidak adanya fraud atau penyimpangan di kemudian hari,” tegas Dr. Suparwadi.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih umum ditemukan di beberapa daerah, antara lain kesalahan penganggaran, tata kelola aset yang belum optimal, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah. BPK meminta seluruh pemda, termasuk Sumbawa, untuk terus mewaspadai potensi risiko tersebut.
Wabup Ansori: Ini Hasil Kerja Kolektif
Usai menerima piagam WTP, Wabup H. Ansori mengungkapkan rasa syukur dan bangga. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata hasil kerja eksekutif, melainkan buah dari sinergi semua pihak.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD, dukungan penuh dari DPRD, serta bimbingan dan pengawasan dari BPK. Tanpa kolaborasi yang baik, WTP yang kesekian kalinya ini tidak akan pernah kita raih,” ujar Wabup Ansori dengan penuh apresiasi.
Lebih jauh, orang nomor dua di Sumbawa itu mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah garis finis.
“WTP bukan tujuan akhir. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Mari jadikan opini ini sebagai motivasi untuk meningkatkan disiplin administrasi, efektivitas penggunaan anggaran, dan yang terpenting, kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.
Acara penyerahan LHP ditutup dengan sesi foto bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi NTB, mengukuhkan komitmen kolektif untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.(san)
Komentar