Sumbawa-Besar,Suarasamawa.com– Maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang tersebar di sejumlah titik strategis di Kabupaten Sumbawa memicu gerak cepat Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, langsung memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, pada Rabu (1/4) pagi, guna merumuskan langkah konkret penanganan masalah yang dinilai sudah pada tahap darurat lingkungan ini.
Rapat yang dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta seluruh camat se-Kabupaten Sumbawa itu mengungkap fakta mengejutkan. TPS liar tidak hanya ditemukan di pinggir jalan atau fasilitas umum, tetapi juga telah merambah ke bantaran sungai dan lahan kosong. Kondisi ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan keindahan daerah, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai sumber penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ansori yang akrab disapa Mambu itu menyoroti korelasi langsung antara persoalan sampah ini dengan buruknya capaian Kabupaten Sumbawa dalam ajang Adipura. Dengan skor hanya 28,50, Sumbawa terpaksa masuk dalam kategori zona hitam.
“Permasalahan sampah ini adalah pekerjaan rumah besar yang tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Penanganannya harus segera kita lakukan dengan fokus pada hasil nyata di lapangan. Jangan hanya dibersihkan hari ini, tapi besok muncul lagi di tempat yang sama. Ini soal kebersamaan dan konsistensi,” tegas Ansori dengan nada tegas di hadapan para peserta rapat.
Wakil Bupati dua periode ini memaparkan bahwa kompleksitas masalah sampah di Sumbawa bersifat multidimensi. Di satu sisi, keterbatasan armada pengangkut dan minimnya tenaga kebersihan menjadi kendala klasik. Namun di sisi lain, perilaku masyarakat yang masih belum disiplin serta belum optimalnya peran aktif pemerintah kecamatan dan desa dalam pengendalian wilayah turut memperparah kondisi.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk terus berada dalam zona hitam. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggenjot penanganan, namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak.
“Ini bukan semata soal penilaian Adipura atau sekadar mengejar piala. Ini menyangkut kualitas lingkungan hidup masyarakat kita dalam jangka panjang. Kebersihan adalah hak dasar masyarakat, dan kita punya kewajiban untuk memenuhinya,” ujar Ansori.
Dalam arahannya, Ansori secara spesifik memerintahkan para camat dan kepala desa untuk bertindak sebagai ujung tombak pengendalian. Ia meminta agar seluruh potensi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dan desa dimaksimalkan untuk menekan pertumbuhan TPS liar. Tidak ada lagi ruang bagi pembiaran, setiap wilayah harus bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing.
Lebih jauh, Ansori juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif atau sekadar imbauan. Diperlukan tindakan nyata yang terukur dan konsisten di lapangan. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan sinergi antarinstansi, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, hingga aparat kewilayahan, untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
Di akhir rapat, Ansori berharap koordinasi ini menjadi momentum untuk membangun gerakan kolektif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif, karena persoalan sampah tidak akan pernah terselesaikan hanya dengan mengandalkan gerobak motor atau truk pengangkut milik pemerintah.
“Mari kita jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban. Jika camat dan kepala desa bergerak, masyarakat akan mengikuti. Ini kunci kita untuk keluar dari zona hitam dan menciptakan Sumbawa yang lebih sehat dan nyaman,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini ditargetkan menjadi langkah awal lahirnya kebijakan teknis yang lebih operasional, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Bumi Samawa.(San)
Komentar