Sumbawa-Besar,Suarasamawa.com– Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak cepat merespons krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Berkolaborasi dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik digelar di Sumbawa Besar, Kamis (12/03/2026), dengan fokus pada pengelolaan lahan berkelanjutan dan sumber daya air terpadu.
Langkah ini lahir dari keprihatinan terhadap laju degradasi hutan dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang disebut telah mencapai titik kritis. Tak hanya sekadar wacana, forum ini melahirkan komitmen konkret: pembentukan satuan tugas (satgas) khusus pencegahan kerusakan hutan yang akan terintegrasi dalam program unggulan daerah, Sumbawa Hijau Lestari.
Darurat Ekologi: Eksploitasi Jauh di Atas Konservasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., mengungkapkan fakta memprihatinkan. Ketimpangan antara pemanfaatan lahan dan upaya pemulihan lingkungan kian tajam.
“Laju eksploitasi lahan saat ini jauh melampaui tindakan konservasi. Ketimpangan ini memicu penurunan daya dukung DAS dan secara otomatis meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat,” tegasnya di hadapan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Satgas yang akan dibentuk nantinya bertugas melakukan identifikasi komprehensif titik-titik degradasi lahan sekaligus memperkuat ketahanan hidrologis Sumbawa.
“Tujuannya satu: kita harus siap menghadapi ancaman banjir di musim hujan maupun kekeringan ekstrem di musim kemarau,” tambah Dedy.
Lima Prioritas dan Jalan Tengah Agroforestri
Forum yang berlangsung dinamis ini berhasil menyepakati lima isu prioritas yang akan menjadi fokus utama pembangunan lingkungan 2026:
1. Perlindungan hutan, penjagaan mata air, dan restorasi lahan kritis
2. Mitigasi dan pengurangan risiko bencana hidrologi
3. Pendayagunaan air untuk kebutuhan domestik (air minum dan sanitasi)
4. Pemanfaatan air untuk sektor ekonomi (pertanian, perikanan, dan industri)
5. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan implementasi agroforestri
Penerapan agroforestri menjadi sorotan penting. Sistem ini dinilai sebagai jalan tengah yang memberikan vegetasi permanen bagi bumi sekaligus nilai ekonomi berkelanjutan bagi petani. Pemerintah juga memastikan penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.
Sinergi Program CERAH dan Sumbawa Hijau Lestari
Dukungan dari sektor non-pemerintah hadir melalui Program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan) yang didukung ANCP-DFAT. Program ini akan disinergikan dengan Sumbawa Hijau Lestari.
Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menekankan pentingnya konvergensi antara program internasional dan kebijakan lokal.
“Kolaborasi ini bukan sekadar urusan teknis lingkungan, tapi tentang masa depan. Kami berharap anak-anak di Sumbawa dapat tumbuh di lingkungan yang sehat, di mana kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan masa depan mereka terlindungi dari dampak buruk perubahan iklim,” ungkap Ida Ngurah.
Ruang Inklusif: Perempuan, Disabilitas, dan Pemuda Jadi Perhatian
Menariknya, Musrenbang Tematik kali ini tidak hanya didominasi para pejabat dan ahli. Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan generasi muda mendapat ruang luas untuk menyuarakan aspirasi.
Keterlibatan aktif mereka dianggap kunci agar kebijakan publik—mulai dari akses sanitasi hingga pemberdayaan ekonomi—benar-benar menyentuh kebutuhan spesifik seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan inklusif ini sekaligus menegaskan bahwa isu lingkungan tidak bisa dipisahkan dari isu sosial dan kesetaraan.
Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi publik yang kuat, Kabupaten Sumbawa optimistis mampu mewujudkan tata kelola lingkungan yang tangguh, sekaligus melangkah pasti menuju visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera secara berkelanjutan.(San)
Komentar